Wacana terkait penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional tertutup makin bergulir panas. Usulan yang awalnya digulirkan PDIP dan sempat disambut oleh ketua KPU, kini juga kian ditanggapi secara tegas oleh sejumlah partai.
Terbaru delapan partai politik di DPR RI hari ini menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut para pimpinan delapan partai politik sepakat menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 yang diusulkan PDIP.
“Pada siang hari ini, kita 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,” ujar Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, di Hotel Dharmawangsa, Jaksel, Minggu (8/1/2023).
Airlangga mengatakan dari pembahasan pertemuan itu, ada lima pernyataan sikap yang dihasilkan. Dia menyebut delapan parpol parlemen menolak wacana sistem proporsional tertutup atau coblos partai pada pemilu 2024.
“Sehubungan dengan wacana hendak diberlakukannya kembali sistem pemilu proporsional tertutup, dan telah dilakukan judicial review di mahkamah konstitusi, kami partai politik menyatakan sikap,” ujarnya.
Berikut 5 pernyataan sikap 8 partai politik parlemen:
- Kami sepakat menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk terus menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah berjalan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain sisi, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan manifestasi dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan Partai Politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.
- Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem.
- Kepada KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kami mengapresiasi pemerintah yang telah menyediakan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.
- Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa supaya tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi.
Momentum deklarasi pernyataan sikap terkait wacana pemilu sistem proporsional tertutup itu dihadiri oleh sejumlah ketua umum parpol di antaranya Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Selain itu, hadir juga Sekjen NasDem Johnny G Plate, Waketum NasDem Ahmad Ali, Waketum Golkar Nurul Arifin, Waketum PPP Amir Uskara, dan Waketum PAN Viva Yoga.
