Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
Ia mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa PDIP mendorong agar pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Pertama, sistem proporsional terbuka yang mulai diterapkan dalam Pemilu 2004 membawa dampak liberalisasi politik.
“Bagaimana liberalisasi politik mendorong partai-partai menjadi partai elektoral dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” ujar Hasto dalam konferensi pers virtual Refleksi Akhir Tahun secara daring, Jumat (30/12/2022).
Alasan kedua, lanjut Hasto, Kongres V PDI-P memutuskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup sesuai dengan amanat konstitusi.
“Kan yang menjadi peserta pemilihan legislatif (pileg) adalah partai politik (parpol),” ucap dia.
Ketiga, mendorong proses kaderisasi di internal parpol dan meminimalisir kecurangan pemilu.
“Selanjutnya juga memberikan insentif terhadap kinerja di DPR, dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara pileg dan pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan itu bisa di tekan,” ungkapnya.
Terakhir, ia menganggap bahwa sistem proporsional tertutup dapat mengurangi biaya pemilu secara signifikan.
Namun demikian sejumlah partai politik berpengaruh di parlemen memberikan respon dengan menolak usulan PDIP tersebut.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 8 parpol telah melakukan pertemuan sebagai penegasan untuk menolak sistem proporsional tertutup atau pemilu coblos partai. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah ketua umum parpol di antaranya Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Selain itu, hadir juga Sekjen NasDem Johnny G Plate, Waketum NasDem Ahmad Ali, Waketum Golkar Nurul Arifin, Waketum PPP Amir Uskara, dan Waketum PAN Viva Yoga.
Setelah melakukan pertemuan dengan para pimpinan partai politik tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan bahwa menyatakan partainya tegas menolak sistem proporsional tertutup atau coblos partai pada Pemilu 2024. Menurutnya, sistem pemilu coblos partai merampas hak rakyat.
“Saya ingin menggaris bawahi, pertama jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas, jika terjadi pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung,” kata AHY saat konferensi pertemuan 8 parpol parlemen di Nusantara Room, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Lebih lanjut, AHY mengatakan siapapun pemimpin yang terpilih nanti, diharapkan dapat membawa perubahan. Dia berharap sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos caleg tetap dijalankan.
Kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar bisa membawa perubahan,” kata AHY.
“Oleh karena itu kita berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan UU yang berlaku hari ini, dan kita bisa menyambut demokrasi dengan seksama dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik, Dengan proporsional terbuka, tentu kita berharap setiap kader politik punya ruang dan peluang yang adil,” sambungnya.
Menurutnya juga sistem pemilu coblos partai akan meruntuhkan semangat para kader. Dia berharap adanya kesepakatan 8 parpol ini dapat jadi perjuangan bersama untuk masyarakat Indonesia.
“Jangan sampai mereka berjibaku, berusaha berjuang untuk dapat suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem, dan kami ingin yang terbaiklah, bawa aspirasi masyarakat luas,” tutupnya.
